Tirulah Gubernur Gary Herbert

Kemenangan Jokowi-Ahok sebagai Gubernur DKI merupakan wujud keinginan warga Jakarta akan perubahan. Rasa frustasi karena kesemrawutan di Jakarta yang tidak lagi bisa ditolerir memberi andil kekalahan Foke-Nara. Maka, meski tidak didukung oleh mayoritas partai politik, yang tak lagi dipercaya masyarakat itu, Jokowi-Ahok tetap terpilih. Harapan besar kini diletakkan di pundak tokoh populer dari Solo ini. Mampukah Jokowi memenuhi janji kampanyenya dan menuntaskan persoalan Jakarta?



Karakter dan kemampuan Jokowi boleh jadi modal utamanya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Pengalamannya membenahi Solo jadi rujukan. Tetapi, ada sejumlah faktor yang akan membuatnya sulit bergerak, yaitu politisi, birokrasi, dan korporasi. Ketiganya merupakan kesatuan sistem yang akan memenjara bukan cuma Jokowi, tapi semua pemimpin yang terpilih secara demokratis.

Terpenjara Sistem

Pemahaman mendasar itulah yang perlu dimiliki oleh Jokowi dan seluruh masyarakat. Segala keruwetan kasat mata seperti macet, banjir, kemiskinan, rusaknya tata ruang, mahalnya pendidikan dan kesehatan, dan segala persoalan yang mengikutinya, hanyalah simptom dari akar masalah yang sangat mendasar. Yaitu kanker ekonomi yang merupakan produk dari sistem itu sendiri, yakni kapitalisme, yang dilandasi oleh sistem finansial berbasis kredit berbunga. Agar bertahan hidup sistem ini memaksa penggelembungan, ibarat kanker liar, yang merambat dan menggerogoti seluruh tubuh masyarakat. Kebijakan negara telah menjadi jaminannya. Birokrasi dan politisi adalah pelindungnya. Masyarakat korbannya.

Berapa banyak sudah gubernur di DKI, termasuk sosok kuat seperti Bang Ali Sadikin, bukan saja gagal membenahi Jakarta, tapi selalu mewariskan keadaan yang lebih buruk dan parah dari sebelumnya? Tentu ada hal sangat mendasar yang harus dirombak, dan tak cukup hanya dirubah.

Pemimpin sejati yang betul-betul ingin melindungi kepentingan masyarakat harus mampu berpikir dan bertindak ke luar sistem, meski ia berada di dalamnya. Jalan ini bukan saja tersedia, tapi juga telah diterapkan, paling tidak oleh dua pemimpin di dunia yang, seperti Pak Jokowi, adalah para gubernur. Yang pertama Gubernur Gary R Herbert dari Nagara Bagian Utah, Amerika Serikat. Yang kedua Menteri Besar Nik Abdul Aziz dari Negara Bagian Kelantan, Malaysia. Gary Herbert mewakili negara bagian super kapitalis dan demokratis di Barat (Utah, AS) memiliki landasan sangat sekuler-rasional, Nik Abdul Aziz dari negara bagian yang dikuasai partai Islam di Timur (Kelantan, Malaysia) memiliki landasan sangat ideologis. Dari sisi ini keduanya ibarat air dan minyak, tidak dapat dipertemukan. Tetapi keduanya mampu melihat akar masalah dan bertindak dalam jalan serupa. Ini mengindikasikan validitas pilihan mereka, keluar dari sistem yang tak lain adalah sumber masalah itu sendiri.

Kembali pada Ekonomi Riil

Dua gubernur yang tak saling kenal, tak pernah bertemu, bahkan sekadar berkomunikasi itu, telah memilih jalan serupa yang tidak lazim saat ini: kembali kepada model ekonomi riil yang sejati. Keduanya kembali memberlakukan koin emas dan koin perak sebagai alat tukar dalam perekonomian. Gubernur Gary Herbert, sekitar enam bulan lalu, menandatangani Bill 157 yang diajukan oleh senator Partai Republik, Brad J Galvez, setahun sebelumnya, mensahkan koin emas dan koin perak sebagai mata uang di Utah. Tindakan ini mendorong dua belas gubernur lain di AS untuk mengikuti langkahnya. Sementara pemerintah federal terus dirundung persoalan.

Adapun Nik Abdul Azis telah melangkah lebih jauh. Selain merestui pencetakan dan pengedaran koin emas dan perak Kelantan, ia menawarkan penggajian pegawai negeri Kelantan (sampai 25%) dalam koin (Dinar) emas atau (Dirham) perak. Sejumlah badan usaha daerah yang melayani masyarakat, seperti PAM, telekomunikasi dan listrik, menerima pembayaran dengan keduanya. Dan, sebagai pemimpin negara bagian yang diperintah oleh partai Islam (PAS), Nik Abdul Aziz menarik dan membagikan zakat dalam Dinar dan Dirham. Beberapa menteri besar lain di Malaysia pun akan mengikutinya.

Secara operasional, tentu, kebijakan kedua gubernur ini banyak beda. Tapi, secara mendasar, keduanya sama: hendak keluar dari kanker kapitalisme yang perlahan tapi pasti membunuh kehidupan masyarakat. Keduanya bermata hati bening hingga dapat melihat akar persoalan yang orang lain tidak melihatnya. Keduanya memahami bahwa sistem kehidupan yang didasarkan pada kapitalisme bukan saja terus merongrong masyarakat, tetapi juga tengah meruntuhkan dirinya sendiri.

Penting dipahami bahwa jalan di luar sistem ini hampir mustahil dilakukan oleh para presiden dan perdana menteri, entah itu Barrack Obama atau Mahathir Mohammad, juga Soesilo Bambang Yoedoyono, karena cengkeraman sistem. Tapi, para gubernur, seperti dibuktikan oleh Gary Herbert dan Nik Abdul Aziz, tentunya juga oleh Jokowi, akan mampu mengatasinya. Sambil jalan, tentu saja, berbagai masalah simtomatik di atas terus dibenahi.

Ukirlah sejarah penting ini, Pak Jokowi. Tirulah Gary Herbert dan Nik Abdul Azis. Rakyat banyak pasti mendukungmu!

Sumber : wakalanusantara.com

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Home | Gallery | Tutorials | Freebies | About Us | Contact Us

Copyright © 2009 Emas Logam Mulia |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net

Usage Rights

DesignBlog BloggerTheme comes under a Creative Commons License.This template is free of charge to create a personal blog.You can make changes to the templates to suit your needs.But You must keep the footer links Intact.